Yuk...Hati-hati, Ini Dia Perbuatan yang Termasuk Pencemaran Nama Baik. Kamu harus tau !!!

-



      Sebagaimana kita ketahui, pencemaran nama baik merupakan salah satu tindakan menyerang kehormatan seseorang atau mencemarkan nama baik seseorang baik melalui lisan ataupun tulisan. Lalu, apa saja ? yang di kategorikan ke dalam perbuatan pencemaran nama baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 310 s.d 321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada 6 macam hukum pidana pencemaran nama baik. Diantaranya;

*Penistaan Dengan Tulisan Pasal 310 Ayat (2) KUHP

      Jelas di nyatakan di Pasal 310 Ayat (2) KUHP bahwa, Seseorang dapat dituntut dengan pasal ini jika melakukan penghinaan melalui tulisan maupun gambar. 

*Penistaan Pasal 310 Ayat (1) KUHP

     Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,

      Perbuatan tersebut tidak harus perbuatan yang melanggar hukum, cukup perbuatan biasa yang memalukan.

*Fitnah Pasal 311 KUHP

     Perbuatan pada pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang tidak dapat dihukum, jika tuduhan tersebut untuk membela kepentingan umum atau dengan terpaksa membela kepentingan sendiri.

      Jika ini terjadi baru Hakim akan melakukan pemeriksaan apakah terdakwa betul telah melakukan pencemaran nama baik karena untuk membela kepentingan umum atau membela diri.

      Namun, apabila pembelaan tersebut tidak bisa dianggap oleh hakim, sedangkan pada pemeriksaan apa yang telah dituduhkan tidak terbukti maka terdakwa tidak menista lagi akan tetapi akan dikenakan pasal 311 KUHP tentang fitnah.

*Penghinaan Ringan Pasal 315 KUHP

 Penghinaan ringan merupakan penghinaan berupa kata-kata menyakitkan yang dilakukan di depan umum.

     Kata-kata menyakitkan ini seperti anjing, brengsek, sundel, dan kata-kata menyakitkan lainnya.
Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan sebuah perbuatan seperti meludahi wajah, pengang kepala dan mendorong topi hingga lepas untuk orang Indonesia.

*Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah Pasal 317 KUHP

      Orang yang dapat diancam hukuman dalam pasal ini adalah mereka yang dengan sengaja memasukkan surat pengaduan palsu mengenai orang pada penegak hukum.

Selain itu menyuruh menulis surat pengaduan palsu yang berakibat pada tercemarnya kehormatan dan nama baik seseorang juga masuk dalam pasal 317 KUHP.

*Tuduhan Perbuatan secara Fitnah Pasal 318 KUHP

       Orang yang sengaja melakukan perbuatan dimana menyebabkan orang lain terlibat dalam tindak pidana, dimana hal ini tidaklah benar.

       Misalnya saja menaruh barang bukti hasil kejahatan pada orang lain agar orang tersebut dituduh melakukan kejahatan.

      Sementara itu, dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tertera pada pasal 27 ayat (3) UU ITE dan juga KUHP pasal 31. Selain itu pencemaran nama baik juga diatur dalam KUHP, yaitu pasal 310 ayat (1), (2), dan (3). (KKP)


     .Semoga artikel ini dapat membantu permasalah hukum yang mungkin anda jalani.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perlindungan Anak dan Hak-hak Anak

-
Gambar
Apa itu anak ?         Berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan definisi anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Senada dengan hal tersebut definisi anak di sebutkan juga di dalam Pasal 1 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.        Definisi tentang anak ini diletakkan sama maknanya dengan mereka yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh undang-undang perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peran yang amat penting, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak. Misalnya dalam mas...
Baca selengkapnya

Hak Asasi Manusia (HAM), Macam-macam dan contoh Pelanggaran HAM di Indonesia

-
Gambar
  Secara umum, hak mempunyai 3 (tiga) unsur utama, yakni pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Setiap individu memiliki hak yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh.        Manusia tidak bisa dilepaskan dari HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Semenjak kelahiran manusia di bumi, maka semenjak itulah membawa hak-hak kodrat (Hak yang bersifat kodrati)  yang melekat integral dalam kehidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas.      Sebagaimana pendapat yang di sampaikan oleh Jean Jaquas Rousseau bahwa, manusia akan semakin  berkembang potensinya dan merasakan nilainilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah.        Kebebasan me...
Baca selengkapnya

Utilitas dari Penegakan dan Perlindungan Hukum di Indonesia

-
Gambar
    Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagai negara hukum terlihat jelas di dalam amanat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 bahwa, “ Negara Indonesia adalah negara hukum .” Selain itu, bukti bahwa Indonesia adalah Negara Hukum juga diamanatkan di dalam Pasal 27 Ayat (1) bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya.”      Dari isi pasal-pasal tersebut jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dengan demikian berarti hukum menjadi landasan untuk bernegara dan mengikat bagi seluruh warga negara dan pemerintahan. Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar baik oleh orang perorangan maupun pemerintah. Penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berla...
Baca selengkapnya